Bupati Halmahera Barat (Halbar), Ir. Namto H. Roba, SH adalah salah satu dari sedikit bupati di Indonesia yang sangat peduli dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik, terutama SDM pendidikan tinggi. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pada level pendidikan dasar dan menengah. Atas dasar hal tersebut, dapat disampaikan bahwa seorang kepala daerah yang memiliki tekad yang begitu kuat untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat dipastikan seorang kepala daerah yang sangat visioner. Seperti diketahui bahwa investasi di bidang pendidikan dan pembangunan SDM adalah pembangunan jangka panjang yang hasilnya baru akan dapat dipetik beberapa tahun bahkan beberapa puluh tahun ke depan. Dengan arti kata hasil dari kebijakan itu akan dinikmati setelah pejabat yang mengambil kebijakan menyelesaikan masa tugasnya karena terbatasnya periode kepemerintahan. Hanya sedikit kepala daerah yang berani mengorbankan capaian kinerjanya melebihi masa tugasnya karena pada umumnya capaian kinerja itu ingin dilihat saat itu juga. Pada tahun 2008, Bupati Halbar beserta jajarannya, diantaranya Sekretaris Daerah, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Kehutanan, datang ke Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mengajak bekerja sama dalam membangun SDM di Halbar. Pada saat itu Bupati Halbar menyampaikan hasil kajian dan pengalamannya selama 3 tahun mejadi kepala daerah bahwa berbagai program pembangunan daerah berakhir dengan hasil yang jauh dari harapan, ada ketidak serasian antara besarnya anggaran dengan output yang didapatkan terutama dalam bidang program-program pemberdayaan masyarakat. Hal kedua yang lebih penting yang disampaikan Bupati adalah belum termanfaatkannya kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Halbar menjadi sumber kekayaan yang dapat memakmurkan masyarakat Halbar. Bupati memiliki keinginan bahwa SDA Halbar dapat dikelola dan dioptimalkan oleh putra daerah terdidik. Oleh karena itu Bupati Halbar meminta IPB membuat sebuah kajian dan kemudian bersama-sama merencanakan suatu model pembangunan SDM yang dapat menjawab visi Bupati Halbar.
Mulai April sampai dengan Desember 2008 kajian dan perencanaan diselenggarakan dengan hasil berupa kesepakatan bahwa pembangunan SDM dilaksanakan dalam bentuk pendirian Sekolah Tinggi Kewirausahaan Pertanian (STKP) yang dalam perjalanan pengajuan perijinan, nama STKP disesuaikan menjadi Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan (STPK). Pilihan untuk membangun SDM melalui Perguruan Tinggi (PT) adalah sebuah pilihan yang sangat strategis dan visioner. SDM berkualitas memang harus dihasilkan melalui pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Tingkat dasar dan menengah umumnya mempersiapkan peserta didik dengan landasan kuat dalam membina kecerdasan, ketangguhan, keuletan, kreativitas, tanggungjawab, kedisiplinan dan budi pekerti. Sementara pendidikan tinggi memperkaya SDM dengan karakter terampil, inovatif, produktif, kompetensi tinggi, dan berorientasi ke masa depan. Bangsa-bangsa yang mengalami kemajuan pesat di dunia umumnya memiliki SDM yang tinggi secara proporsionalitas melalui pembangunan pendidikan tinggi. Hal ini dicerminkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PT yang tinggi. Sebagai contoh, Korea Selatan memiliki APK PT 91% dan Singapura 62.2%. Indonesia sampai saat ini baru mencapai 18%. Korelasi positif antara APK PT dengan kemajuan penguasaan teknologi dan ekonomi telah ditunjukkan dengan bukti-bukti yang dapat disaksikan bersama. Korea Selatan telah membanjiri dunia dengan berbagai produk-produk inovatif, seperti elektronik, kendaraan, dan kosmetik serta budaya, sementara Singapura yang tidak memiliki SDA dapat menguasai bisnis produk dunia. Indonesia dengan SDA yang melimpah belum mampu mengejar ketertinggalannya bahkan dari negara sekecil Singapura. Dengan kenyataan di atas, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk peningkatan APK PT dan telah mewajibkan PT Negeri untuk menambah quota penerimaan mahasiswa pada semua program studi. Bupati Halbar dengan demikian telah selangkah lebih maju dalam visi dan misi pembangunan SDM daerah. Kebijakannya telah turut berkontribusi dalam peningkatan APK PT Indonesia dan bahkan telah dilaksanakan sebelum kebijakan pusat diterapkan.
Pilihan pada pendidikan tinggi pertanian dan kewirausahaan adalah juga pilihan yang strategis dan visioner. Pertanian dalam arti yang sangat luas adalah seluruh pengelolaan SDA yang menyangkut SDA laut dan daratan. Halbar memiliki kekayaan yang sangat potensial untuk dikembangkan. SDA yang kaya ini hanya akan dapat dikelola dan dioptimalkan oleh SDM handal yang memiliki jiwa entreupreuneurship atau kewirausahaan yang kreatif dan inovatif. STPK dirancang dengan program kurikulum berbasis kompetensi dengan komposisi yang berbeda dengan kurikulum pada umumnya di PT di Indonesia. Dengan kurikulum yang ada, dapat dimungkinkan dihasilkan lulusan-lulusan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bukan lulusan yang mencari pekerjaan. Dengan kurikulum yang dimiliki STPK sangat dimungkinkan mahasiswa dilatih untuk berwirausaha sejak awal dengan bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah, yayasan maupun STPK (Terlampir pedoman umum program peningkatan kewirausahaan mahasiswa, foto-foto kegiatan dan kliping media cetak). Kebijakan Bupati Halbar dalam pembangunan SDM melalui STPK merupakan kebijakan strategis dan visioner. Diperkirakan dalam 5 – 10 tahun mendatang Halbar akan sangat maju dan saat itu Ir. Namto H. Roba, SH sudah tidak menjadi Bupati Halbar, tetapi karya dan jasanya akan dikenang sebagai Bapak Entreupreuneur di Halbar khususnya, Maluku Utara dan bahkan di Indonesia pada umumnya.
